Transparansi pemerintahan menjadi salah satu indikator penting dalam memastikan kualitas tata kelola daerah. Namun, beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara (Sultra) tercatat memiliki nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) yang rendah, menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pencegahan korupsi dan pengelolaan informasi publik. Dalam penilaian tahun 2025, enam kabupaten di Sultra mendapat “rapor merah” dari KPK, yaitu Muna, Buton, Konawe Utara (Konut), Buton Selatan (Busel), Buton Utara (Butur), dan Konawe Kepulauan (Konkep). Hasil ini menunjukkan bahwa transparansi di wilayah tersebut masih jauh dari harapan.
Penyebab Rendahnya MCP di Beberapa Kabupaten
Berdasarkan laporan KPK, capaian MCP di enam kabupaten tersebut berada di bawah rata-rata nasional. Misalnya, MCP Kabupaten Muna hanya mencapai 48 persen, sementara Buton dengan 46 persen, Konut 46 persen, Busel 43 persen, Buteng 40 persen, dan Konkep 38 persen. Capaian terendah terjadi pada fungsi unit layanan pengadaan (ULP), aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), serta manajemen dana desa dan aset daerah.
Menurut Tim Korsupgah KPK Edy Suryanto, kendala utama yang menyebabkan rendahnya MCP adalah masalah infrastruktur IT, anggaran terbatas, dan kurangnya pemahaman SDM tentang mekanisme MCP. Contohnya, di Muna Barat, tidak ada akses internet di kantor bupati, sehingga sulit mengakses aplikasi MCP. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan teknologi dan sumber daya menjadi hambatan signifikan dalam meningkatkan transparansi pemerintahan.
Dampak Rendahnya MCP terhadap Pemberantasan Korupsi
Rendahnya MCP tidak hanya menunjukkan ketidakmampuan daerah dalam menjaga transparansi, tetapi juga berpotensi memicu praktik korupsi. Meskipun KPK belum secara langsung menemukan indikasi korupsi di daerah-daerah tersebut, potensi risiko tetap ada. Misalnya, kecurigaan terhadap proyek-proyek besar seperti RS Pratama Bitung dan Laboratorium Dinkes Bitung telah menjadi perhatian publik. Proyek-proyek ini diduga memiliki anggaran fantastis dan proses pengadaan yang tidak transparan.
Selain itu, adanya tekanan terhadap Bagian Keuangan dan Inspektorat Kota Bitung menunjukkan bahwa ada upaya untuk menghalangi pengawasan internal. Bocornya dokumen-dokumen internal juga menjadi bukti bahwa sistem pengawasan di tingkat daerah masih rentan terhadap manipulasi.
Upaya Peningkatan Transparansi
Untuk mengatasi masalah ini, KPK merekomendasikan pembinaan serius terhadap kabupaten-kabupaten dengan MCP rendah. Salah satu langkah yang direkomendasikan adalah penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sosialisasi. Selain itu, peningkatan infrastruktur IT dan anggaran yang cukup juga menjadi prioritas agar daerah dapat lebih mudah mengakses dan menggunakan aplikasi MCP.
Gubernur Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh Sekda Sultra, Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan amanat konstitusi. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
Kesimpulan
Hasil penilaian MCP KPK menunjukkan bahwa beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara masih memiliki tantangan dalam menjaga transparansi dan mencegah korupsi. Masalah infrastruktur, anggaran, dan kapasitas SDM menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya indeks MCP. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah dan lembaga pengawas dalam memperbaiki sistem pemerintahan. Hanya dengan transparansi yang baik, daerah dapat membangun kepercayaan publik dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan demokratis.
Leave a Reply